PROBOLINGGO MENJADI TANAH PARTIKELIR
Pada masa pemerintahan/kekuasaan Gubernur Jenderal Meester Herman William Daendels, yang terkenal dengan pemerintahan tangan besinya, mengadakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan. Juga banyak menjual tanah negara kepada bangsa asing. Tanah Probolinggo (termasuk Kraksaan dan Lumajang) dijual kepada Mayor Cina Han Kek Koo (Han Tik Hoo, Han Tik Ko, Han Tek Kok). Han Kek Koo kemudian menjadi Bupai Probolinggo ke 5 yang bergelar “Babah Tumenggung”. Pusat Pemerintahan (Kabupaten) dipindahkan di sebelah Selatan Alun-alun, seperti keadaan sekarang ini.GEMEENTE (KOTA) PROBOLINGGO
Pada masa Pemerintahan Raden Adipati Ario Nitinegoro, Bupati Probolinggo ke 17, Pemerintah Hindia Belanda membentuk “Gemeente Probolinggo” (Kota Probolinggo) pada tanggal 1 Juli 1918 (Berdasarkan Stbl 322-1918). Tanggal 1 Juli 1918 kemudian dijadikan sebagai hari jadinya Pemerintah Kota Probolinggo. Bersamaan dengan HUT Bhayangkara, tanggal 1 Juli oleh Pemerintah Kotamadya Probolinggo telah beberapa kali diperingati sebagai hari jadi / HUT Pemerintah Kota Probolinggo. Tahun 1926 Gemeente diubah menjadi Stads Gemeente berdasarkan Stbl 365 Tahun 1926. Gemeente Probolinggo selanjutnya menjadi Kota Probolinggo berdasarkan Ordonansi pembentukan kota (Stbl. 1928 No.500). Sejak tahun 1918 Gemeente Probolinggo dipegang/dijabat oleh seorang Asisten Residen (di bawah Karesidenan Pasuruan). Baru tahun 1928 diangkat seorang Burgemeester (Walikota) sebagai kepala daerah yang berkuasa penuh. Pada tahun 1929 Probolinggo pernah menjadi Ibukota Karesidenan Probolinggo. Burgemeester (Walikota) Probolinggo pertama ialah Tn. Meyer. Tahun 1935 pangkat Burgemeester untuk Stadsgemeente Probolinggo dihapus dan sebagai pejabat diangkat Asisten Residen yang berkedudukan di Probolinggo (1935-1942) yaitu LA. de Graaf dan diganti L. Noe.PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DI AWAL INDONESIA MERDEKA
Pemerintah penjajah/Hindia Belanda setelah kekuasaanya di Indonesia diganti oleh pemerintah/penjajah Jepang dan kemudian Indonesia menjadi negara merdeka, berambisi kembali untuk tetap menguasai/menjajah Indonesia. Tanggal 21 Juli 1947 Kota Probolinggo diduduki oleh tentara kolonial Belanda. Diangkatlah seorang Asisten Residen Bayangan dan sebagai Bergemeester diangkat Sdr. Saroso Harsono, ex Walikota RI. Pada masa Pemerintahan Raden Soejoed Alip, Bupati Probolinggo ke 21, Kabupaten Probolinggo pada pertengahan bulan Pebruari 1948 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Kabupaten Kraksaan dan Kabupaten Probolinggo (berdasarkan Staatsblad 1948 No. 201). Gemeente Probolinggo dihapus dan disatukan dengan Kabupaten Probolinggo (berdasarkan Staatsblad 1948 No. 306).Pemerintahan Kota (Kotapraja) Probolinggo dibentuk kembali pada tanggal 20 Maret 1950 dengan mengangkat R. Gatot sebagai Walikota Kotapraja probolinggo. Pembentukan kota kecil probolinggo berdasarkan UU No. 17 Tahun 1950, tanggal 15 juli 1950 sesuai dengan UU No. 22/1948, mempunyai hak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom), termasuk mempunyai lembaga legislatif (DPRD). Perkembangan pemerintahan Kota Probolinggo selanjutnya, sesuai dengan UU/Peraturan yang berlaku, yaitu antara lain :
- Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
TANGGAL 4 SEPTEMBER 1359 SEBAGAI HARI JADI KOTA PROBOLINGGO
- Berdirinya/pembentukan Gemeente (Kota) Probolinggo pada tanggal 1 Juli 1918 yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Pemerintah Kota Probolinggo dan telah diperingati oleh pemerintah dan masyarakat Kota Probolinggo pada kira-kira tahun ’60-80’an, merupakan produk/bentukan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.
- Himbauan Pemerintah Kotapraja Probolinggo yang disampaikan oleh Walikota Probolinggo dalam sidang pleno DPRD Kotapraja Probolinggo dan usul iniasiatif DPRD Kotapraja Probolinggo untuk mencari dan menetapkan hari jadi Kota Probolinggo yang tidak berbau kolonial Belanda dan yang lebih bersifat nasionalis, mempunyai nilai heroik (kepahlawanan) serta digali dari sejarah bangsa sendiri yang berkepribadian.
(Sumber: Website Pemkot Probolinggo)
